Pasien BPJS Kesehatan, Yurizal Tri Chaerawan, wafat pada 31 Juli 2026. Meski begitu, hampir sebulan setelahnya keriuhannya belum juga berlalu.
Bukan karena pembahasan penyakitnya. Bukan juga karena malapraktik atau salah obat. Lebih kepada gagalnya komunikasi dari tenaga kesehatan (nakes) terkait di ruang publik (media sosial) yang berdampak pada krisis sehingga isunya melebar bahkan sampai pada persoalan sistem BPJS itu sendiri.
Secara umum, apa yang menjadi persoalan dalam peristiwa ini bisa kita saksikan dari tanggapan dokter Tirta melalui akun media sosial pribadinya. Sampai artikel ini ditulis, setidaknya sudah ada 2 judul video yang dia unggah dan mengulasnya secara cukup detail.
Pada intinya: tentang persoalan komunikasi dan dokter (spesialis) perlu lebih memiliki kesiapan serta kemampuan berkomunikasi.
Ya, salah satu hal yang menarik dari pernyataan dokter Tirta adalah penekanannya mengenai pentingnya memahami komunikasi publik bagi dokter spesialis, termasuk pentingnya memperhatikan etika komunikasi ketika menggunakan media sosial.
Pernyataan tersebut menarik untuk dilihat tidak hanya dalam konteks profesi kedokteran. Dia membawa kita pada pertanyaan yang lebih luas: apa yang terjadi ketika seorang profesional membawa kompetensi dan otoritas profesinya ke ruang publik?
Jawabannya sederhana, tetapi penting: kompetensi profesional saja tidak selalu cukup.
Semakin tinggi kompetensi dan otoritas seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk memahami bagaimana kompetensi tersebut dikomunikasikan kepada publik.
Profesional expertise tidak otomatis menjadi communication expertise
Seorang dokter memiliki pengetahuan medis yang tidak dimiliki oleh sebagian besar masyarakat. Begitu juga profesi spesialis lainnya; Ekonom, Pengacara, Insinyur, dan banyak lagi.
Kompetensi tersebut membuat publik memberikan perhatian dan kepercayaan lebih besar ketika mereka berbicara.
Namun, kemampuan menguasai suatu bidang tidak otomatis membuat seseorang memiliki kecakapan berkomunikasi di ruang publik.
Seseorang dapat sangat kompeten dalam bidangnya, tetapi belum tentu terbiasa menjelaskan persoalan kompleks dengan bahasa yang mudah dipahami publik. Belum tentu pula memahami bagaimana sebuah pernyataan dapat ditafsirkan oleh audiens yang berbeda, bagaimana sebuah kutipan dapat berdiri sendiri ketika diberitakan, atau bagaimana sebuah komentar dapat menyebar jauh melampaui konteks awalnya.
Di sinilah terdapat perbedaan antara professional expertise dan communication expertise.
Bukan berarti seorang profesional harus berubah menjadi komunikator profesional.
Tetapi ketika kompetensi profesional tersebut dibawa ke ruang publik, kemampuan untuk mengomunikasikannya secara tepat menjadi semakin penting.
Ketika Media Sosial Menjadi Ruang Komunikasi Publik
Kita tentu sepakat bahwa perubahan lanskap media membuat persoalan tersebut semakin relevan.
Media sosial pada awalnya mungkin dipandang sebagai ruang personal. Seseorang dapat merasa bahwa apa yang ditulis atau diunggah di akun pribadinya hanyalah ekspresi atau pandangan pribadi.
Namun, batas antara ruang personal dan ruang publik kini semakin tipis.
Sebuah unggahan dapat dilihat oleh publik, kemudian dibagikan, di-screenshot, dipotong, dikutip, dan bahkan diberitakan oleh media massa.
Satu komentar yang awalnya ditujukan kepada pengikut di media sosial dapat berubah menjadi konsumsi publik dalam skala yang jauh lebih besar.
Karena itu, seseorang yang memiliki posisi atau otoritas profesional perlu menyadari bahwa platform personal tidak selalu menghasilkan dampak yang personal.
Ketika sebuah pernyataan telah masuk ke ruang publik, audiens tidak selalu akan melihatnya hanya sebagai pendapat pribadi.
Mereka dapat melihatnya melalui kacamata profesi, jabatan, kompetensi, bahkan institusi yang melekat pada orang tersebut.
Etika Komunikasi Bukan Sekadar Berbicara Sopan
Di sinilah pentingnya memahami ethical communication.
Etika komunikasi sering kali dipahami secara sederhana sebagai kemampuan berbicara dengan sopan atau menggunakan bahasa yang baik.
Padahal, jauh lebih luas. Komunikasi yang etis juga menuntut seseorang mempertimbangkan:
Apakah informasi yang disampaikan akurat?
Apakah konteksnya cukup?
Apakah ada informasi yang seharusnya tidak dibuka kepada publik?
Apakah pernyataan tersebut dapat merugikan atau menimbulkan stigma terhadap pihak tertentu?
Apakah posisi dan otoritas profesional kita membuat publik memberikan bobot yang lebih besar terhadap pernyataan tersebut?
Apakah cara kita menyampaikan sesuatu sudah mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain dan profesi kita sendiri?
Dengan perspektif tersebut, etika komunikasi bukan sekadar persoalan good manners.
Lebih dari itu, merupakan bagian dari professional responsibility.
Boleh Mengatakan Bukan Berarti Harus Mengatakan Semuanya
Salah satu kemampuan penting dalam komunikasi publik justru adalah mengetahui batas.
Seorang profesional tentu memiliki hak untuk menyampaikan pandangan. Tetapi komunikasi publik membutuhkan kemampuan membedakan tiga hal:
What can I say?
Apa yang secara teknis atau profesional dapat saya sampaikan?
What should I say?
Apa yang memang perlu saya sampaikan kepada publik?
What should remain unsaid?
Apa yang sebaiknya tetap menjadi ranah privat, internal, atau tidak perlu dikonsumsi publik?
Kemampuan membedakan ketiganya merupakan bagian dari kesiapan komunikasi.
Seseorang tidak menjadi komunikator yang baik karena mampu berbicara sebanyak mungkin.
Sebaliknya, salah satu tanda kematangan komunikasi adalah ketika seseorang mengetahui kapan harus berbicara, apa yang perlu disampaikan, bagaimana menyampaikannya, dan kapan sebaiknya berhenti.
Bukan Persoalan Dokter (Spesialis) Saja
Apa yang terjadi kepada nakes dalam kasus ini sebenarnya bisa terjadi pada hampir semua profesi.
Ketika seorang CEO berbicara tentang perusahaannya, publik tidak hanya mendengar individu tersebut. Ada jabatan dan organisasi yang melekat dalam setiap pernyataannya.
Dengan kata lain, profesional tidak pernah sepenuhnya meninggalkan profesinya ketika memasuki ruang publik.
Kompetensi, jabatan, reputasi, dan kredibilitas yang melekat pada dirinya ikut hadir dalam komunikasi tersebut.
Karena itu, semakin tinggi otoritas profesional seseorang, semakin besar pula tanggung jawab komunikasinya.
Communication Readiness Bukan Sekadar Kemampuan Menghadapi Media
Perspektif ini membawa kita pada pemahaman yang lebih luas mengenai Communication Readiness.
Kesiapan komunikasi bukan hanya tentang kemampuan menjawab pertanyaan wartawan.
Dimulai dari beberapa hal: Issue Readiness (memahami isu yang sedang dibicarakan), Message Readiness (mengetahui pesan utama yang ingin disampaikan), Channel Readiness (memahami karakter media atau platform yang digunakan), Spokesperson Readiness (memahami peran dan posisi diri sebagai orang yang berbicara kepada publik).
Maka tentu saja yang tidak kalah penting: Ethical Readiness. Kemampuan memahami batas, konsekuensi, serta tanggung jawab dari pesan yang disampaikan.
Seluruhnya semakin relevan ketika komunikasi publik tidak lagi hanya berlangsung melalui media massa tetapi juga melalui podcast, media sosial, video pendek, webinar, dan berbagai platform digital lainnya.
Profesionalisme (juga) Terlihat Dari Cara Berkomunikasi
Kasus Yurizal dan respons yang muncul setelahnya tentu memiliki konteks dan persoalan spesifik yang tidak perlu digeneralisasi.
Namun, ada satu pelajaran yang lebih luas yang dapat kita tarik: Di ruang publik, kompetensi membuat seseorang layak didengarkan. Tetapi kecakapan komunikasi dan pemahaman etika menentukan bagaimana kompetensi tersebut diterima dan dipercaya.
Profesionalisme tidak berhenti pada seberapa baik seseorang menguasai bidangnya. Profesionalisme juga terlihat dari bagaimana seseorang menggunakan pengetahuan, otoritas, dan suaranya ketika berhadapan dengan publik.
Semakin tinggi kompetensi dan otoritas profesional seseorang, semakin besar pula tanggung jawab komunikasinya.(*)
